korankarawang.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang melakukan kunjungan kerja ke kantor Bulog untuk memastikan penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat.
Dalam kesempatan ini, Komisi II DPRD Karawang melakukan dialog langsung dengan pihak Bulog untuk mengevaluasi langkah-langkah implementasi kebijakan tersebut di wilayah Karawang.
Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, dalam pertemuan tersebut menegaskan pentingnya Bulog untuk siap membeli gabah kering panen dari petani dengan harga yang telah ditetapkan.
“Bulog harus siap membeli gabah kering panen seharga Rp6.500 per kilogram dalam kondisi apapun, baik itu basah maupun kering. Kalau menurut Pimpinan Cabang Bulog, Pak Umar menyatakan bahwa sekarang sudah tidak ada lagi pembatasan kadar air seperti ketentuan sebelumnya,” ujar Mumun Maemunah, Senin, 24/3/2025.
Lebih lanjut, Mumun menjelaskan bahwa Bulog Karawang memiliki target besar dalam menyerap hasil panen padi di wilayah Karawang dan Bekasi, yaitu sebesar 75 ribu ton.
Ia menjelaskan, untuk memenuhi target tersebut, Bulog Karawang telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk penyediaan 13 gudang tambahan guna menyimpan stok gabah kering panen yang akan dibeli.
“Gudang-gudang tersebut sudah siap menampung hasil panen, dan kami juga bekerjasama dengan penggilingan padi setempat untuk memastikan pasokan yang lancar,” jelas Mumun.
“Kami sudah menyediakan nomor kontak untuk memudahkan petani yang ingin menjual hasil panennya. Ini adalah upaya agar proses transaksi bisa berjalan dengan lebih cepat dan efisien,” tambahnya.
Namun, meskipun ada upaya untuk menyerap sebanyak mungkin hasil panen, Mumun mengingatkan bahwa tidak semua padi dari petani bisa dibeli oleh Bulog. Hal ini terkait dengan target serapan 75 ribu ton yang sudah ditetapkan.
“Karena luas lahan sawah di Karawang mencapai 102.000 hektare, diperkirakan hasil panen padi di daerah ini akan mencapai sekitar 1,1 juta ton. Tentu saja, tidak seluruhnya bisa diserap oleh Bulog,” paparnya.
Menurutnya, untuk memastikan target 75 ribu ton tercapai, dibutuhkan sosialisasi yang lebih masif kepada petani mengenai mekanisme pembelian padi oleh Bulog.
“Saat ini, baru ada sekitar 2.000 ton padi yang berhasil diserap. Oleh karena itu, sosialisasi sangat penting agar petani memahami proses dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Selain itu, DPRD Karawang pun menekankan pentingnya kerjasama antara petani, Bulog, dan Dinas Pertanian dalam mewujudkan keberhasilan program ini.**
