KoranKarawang.com - Kecewa dengan beberapa kebijakan percepatan penanganan Covid-19 yang dianggap tidak transparan dan tidak maksimal, puluhan mahasiswa yang merupakan pengurus IMM, HMI, PMII, GMKI, KAMMI, GMNI Cabang Karawang ini melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Karawang, Jumat (22/5/2020) sore.
Aksi mahasiswa yang tergabung dalam organ Cipayung Plus, menuntut kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 di Karawang yang tidak berjalan efektif. Khususnya mengenai penggunaan anggaran miliaran rupaih yang dinilai tidak transparan.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut pemkab Karawang untuk menampilkan data bantuan sosial Covid-19 dari perusahaan, yaitu dari mulai jumlah bantuan, nama perusahaan, hingga target dan realisasi bantuan.
"Bagi kami Cipayung Plus, Pemkab Karawang telah melupakan prinsip yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks penanganan Covid-19, yakni partisipasi dan transparansi kepada masyarakat,” kata Ihsan, Koordinator Aksi.
Melalui aksi ini, mahasiswa yang melakukan penyegelan Kantor Bupati juga menuntur optimalisasi pendistribusian bantuan sosial dengan melibatkan petugas teknis untuk mengantar bantuan seperti yang dilakukan pada bantuan Gubernur dan Kementerian Sosial.
Pasalnya, beberapa hari kemarin di kantor POS atau kecamatan terpantau kerumunan warga yang mengantri bansos tanpa memperdulikan protokol kesehatan, baik pemakaian masker maupun penerapan physical distancing.
“Hal ini untuk menghindari kerumunan masyarakat di kantor kecamatan yang rentan akan penyebaran virus Covid-19,” ujarnya.
Lebih dari itu, mahasiswa juga menuntut profesionalisme kinerja Bupati dan Wakil Bupati Karawang dalam menjalankan organisasi pemerintahan. Karena disharmonisasi diantara keduanya telah menghilangkan rasa kepercayaan rakyat terhadap kinerja pemerintahan.
“Pemkab Karawang harus mampu mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik untuk masyarakat Karawang, dengan mengesampingkan egosentris kepentingan politik,” pungkasnya. *Red/Far
