 |
| Pembangunan taman di wilayah kota karawang |
Potretkarawang.com - Sempat menjadi sorotan publik terkait besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah, kini publik juga menyoroti pelaksanaan pengerjaan penataan dan pembangunan taman yang dilaksanakan pihak penyedia jasa pertamanan pada empat lokasi di wilayah kawasan perkotaan Kabupaten Karawang.
Publik menilai, pelaksanaan pengerjaan pembangunan taman yang digelar pemerintah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Kabupaten Karawang hasilnya tidak akan sesuai harapan.
"Saya sudah hampir dua minggu melihat pelaksanaan pembangunan taman, baik yang berada di wilayah Karawang Barat, atau pun yang di Telukjambe Timur. Saya pesimis hasilnya tidak akan maksimal,"ungkap Anwar, warga yang mengaku dari Kelurahan Karawang Kulon, Rabu (22/11).
Ia mengatakan, sejak dua pekan dirinya melihat proses pembangunan taman, tidak pernah sekalipun ia melihat adanya aktifitas pengawasan secara langsung dari instansi terkait, yang biasa dilakukan pada setiap kegiatan yang dibiayai dari uang daerah.
"Saya belum pernah melihat pengawas, atau ada ahli dari pihak penyedia jasa yang intens turun ke lokasi untuk melakukan pentahapan pembangunan. Padahal biasanya, setiap penyedia jasa itu dipersyaratkan harus menempatkan tiga ahli, diantaranya manager, orang lanskep, dan ahli K3. Ini malah belum terlihat. Yang ada hanya pekerja atau tukang biasa,"kata Asep.
Akan hal itu, lanjut Asep, bisa dipastikan pelaksanaan pekerjaan seperti yang sudah ditetapkan didalam kerangka acuan kerja (KAK) tidak akan berjalan sesuai rencana.
"Nanti diperiksa saja kapan-kapan, coba di cek tanah arugannya, padat tidak. Padahal untuk pekerjaan arugan saya meyakini pemerintah melalui instansi terkait pasti mempersyaratkan adanya kegiatan pemadatan dengan menggunakan stemper,"lanjut Asep.
Selain itu, Asep juga menyayangkan itikad kurang baik yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa. Seharusnya, pekerja itu diberikan keamanan yang safety, tidak memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi.
"Lihat saja, standar keselamatan pekerjanya tidak ada. Mana ada pekerja yang menggunakan sarung tangan yang representatif, helm, sepatu, bahkan rambu-rambu lalu lintas sebagai tindakan pencegaha. Ini di pinggir jaln loh melaksanakan pekerjaannya,"tandas Asep.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan atau informasi yang dapat disampaikan pihak dinas melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan.
Saat disambangi ke kantornya, PPK Kegiatan, Novi Gunawan, tidak berada di kantornya dengan alasan sedang di lapangan.
"Bapak sedang monitor pekerjaan,"ungkap staf DPRKP yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. (red)
