Tindak lanjut secara resmi berupa pengiriman surat permohonan bantuan kepada Panglima TNI pun ia akui sudah dilakukan. Langkah percepatan ini disampaikan oleh pria yang akrab disapa Kang Dedi tersebut hari ini Senin (19/12) di sela acara Go Green Eco-Tourism yang diselenggarakan oleh Perum Jasa Tirta II selaku perusahaan yang bertanggung mengelola air di waduk buatan terbesar di Indonesia tersebut.
“Kalau melibatkan TNI saya yakin penertiban akan lebih cepat, hari ini saya kirim surat ke Panglima TNI,” kata Dedi dalam keterangan persnya.
Solusi jangka panjang terhadap permasalahan jaring apung yang menjadi penyebab utama penurunan kualitas air dan penurunan fungsi turbin pembangkit listrik di Waduk Jatiluhur pun tengah disiapkan oleh Bupati yang saat ini menjabat untuk periode terakhir ini.
Mulai dari moratorium izin KJA bahkan hingga persiapan program zero KJA telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta bekerja sama dengan otoritas PJT II Jatiluhur selaku pengelola, meski diketahui batas toleransi KJA di Waduk Jatiluhur berjumlah 4 ribu KJA, namun menurut Dedi, zero KJA diperlukan demi recovery kualitas air dan turbin.
“Ke depan saya keluarkan moratorium, kalau perlu zero KJA, kalau peraturannya longgar bisa-bisa nanti jebol lagi, aturan kan 4 ribu KJA, tahunya jadi 24 ribu lebih,” tegasnya.
Terkait mata pencaharian petani jaring apung yang terancam hilang karena peraturan baru ini, Dedi mengatakan mereka dapat memanfaatkan kolam-kolam darat karena ia menilai suplai ikan masih dapat tercukupi melalui pertanian ikan di darat.
“Cukup ikan alam saja, di sekitar sini juga banyak kolam-kolam darat, suplai ikan masih bisa terpenuhi,” katanya menambahkan.
Terakhir, pria yang selalu mengenakan pakaian khas Sunda tersebut menyatakan komitmennya untuk terus membantu PJT II Jatiluhur dalam usaha penertiban jaring apung.
“Direksinya ada semangat, kita terus support,” pungkasnya.(Hms/Bim)
