PURWAKARTA - Rencana kebijakan penghapusan Ujian Nasional atau UN oleh Pemerintah Pusat terus menuai komentar, diantaranya dari Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Pria yang di sapa kang dedi tersebut, mengaku sudah lama mengusulkan penghapusan Ujian Nasional, mendengar usulannya akan diterapkan dalam kebijakan secara nasional, ia pun mengapresiasi langkah tersebut.
“Saya sudah lama mengusulkan penghapusan Ujian Nasional, beberapa kali sempat kirim surat, karena saya kira Ujian Nasional itu tidak sesuai dengan kultur pendidikan Indonesia,” kata Dedi hari ini Senin (28/11) di rumah dinasnya Jl Gandanegara No 25 Purwakarta.
Karakteristik Indonesia yang plural menurut dia, membutuhkan formulasi pendidikan yang komprehensif, sehingga standarisasi kualitas pelajar tidak bisa menggunakan kriteria yang sama.
“Karakter setiap wilayah di Indonesia itu kan berbeda, sangat plural. Maka sudah seharusnya penentuan kelulusan ada pada guru yang sehari-hari mengajar, bukan pada pemerintah. Indikatornya cukup dua hal saja, pertama penilaian budi pekerti dan yang kedua keahlian siswa,” kata dia menambahkan.
Pria yang akrab disapa Kang Dedi itu pun mengidentifikasi masalah yang kerap mendera pelajar di sekolah. Ia berujar, pelajar sudah cukup dibebani dengan mata pelajaran yang banyak setiap hari. Ujian Nasional menurut dia, hanya akan menambah beban pelajar tersebut.
“Pelajar tingkat SMP saja harus dijejali 17 mata pelajaran. Harusnya kita adopsi saja sistem ujian yang ada di Finlandia, pelajar cukup diuji dengan mata pelajaran bahasa nasional dan boleh memilih pelajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Saya kira dengan begitu pelajar akan lebih termotivasi,” tandasnya.
Pemerintah Kabupaten Purwakarta sendiri sejak Tahun 2008 telah menerapkan Sistem Pendidikan Berkarakter berbasis Pendidikan Aplikatif. Para pelajar di wilayah ini diberikan pelajaran berdasarkan minat dan bakatnya selain pelajaran akademik yang sudah tercantum dalam kurikulum.(Hms/Bim)
