KARAWANG - Fraksi Partai Golkar menyatakan menolak mobil dinas untuk DPRD Karawang, karena partai berlambang beringin ini memprioritaskan anggaran APBD Karawang untuk program yang lebih dibutuhkan masyarakat.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Karawang, Teddy Lutfiana pada konferensi pers di ruang rapat DPRD, Selasa (4/10/2016) siang menyatakan, dengan kesadaran yang sangat tinggi dan timbul dari rasa empati terhadap bencana alam di Jawa Barat, maka Partai Golkar harus berada di tengah rakyat. Sebab, penolakan mobil dinas ini muncul dari protes rakyat yang tidak mendukung anggota dewan memiliki mobil baru.
Mobil dinas itu jenis Avanza 1.5 cc untuk anggota DPRD, dengan harga per unit Rp 200 juta-an. Mobil itu dibeli dari APBD Karawang untuk 42 anggota dewan tahun 2016 ini dan tahun 2017 sebanyak 8 unit untuk unsur pimpinan DPRD.
"Golkar selalu menyorot aspirasi masyarakat, diantaranya melalui media sosial, termasuk aktivis mahasiswa," kata Teddy.
Ketua DPD Partai Golkar Karawang, Sri Rahayu Agustina menyatakan, suara Golkar suara rakyat dan suara rakyat adalah suara Golkar, maka pertimbangan yang paling krusial bagi partainya adalah masih banyaknya kesenjangan sosial di masyarakat Kabupaten Karawang.
"Pada hari ini baru 37 mobil dinas yang sudah ada, kami minta kepada pemerintah daerah agar anggaran mobil itu dikembalikan ke kas daerah, untuk digunakan kepentingan-kepentingan yang pro rakyat," tandasnya.
Diakuinya, Partai Golkar lebih mempertimbangkan kepentingan masyarakat, karena Golkar adalah karya kekaryaan, tidak mau bersenang-senang di atas penderitaan rakyat dan Partai Golkar meminta kepada anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi Golkar, ketika tidak mendapatkan mobil tetap kinerja harus lebih ditingkatkan.
"Tidak ada alasan tidak mendapatkan mobil lalu kita terlena dan tidak bekerja secara maksimal, kalau memang ada dari Fraksi Golkar masih seperti itu tolong kasih tahu, saya akan memberikan sanksi yang tegas untuk anggota kami yang masih bermalas-malas bekerja," ucapnya.
Di tempat terpisah, Kabag Umum dan Perlengkapan, Ridwan Salam, menjawab pernyataan Fraksi Golkar menolak mobil dinas. Menurutnya, bagian umum belum menerima secara resmi surat penolakan tersebut. Jika benar anggota DPRD Fraksi Golkar tidak menggunakan kendaraan dinas, maka bisa dialihkan untuk yang lain.
"Kalau dewan tidak mau, bisa diperuntukan yang lain, buat Sekcam juga bisa," kata Ridwan.
